Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) per September 2016 lalu, masih ada jutaan kepala keluarga (KK) atau rumah tangga yang belum teraliri listrik.
“Dari jumlah kepala keluarga (di Indonesia) hampir 6,8-6,9 juta yang belum teraliri listrik,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman dalam acara diskudi Energi Kita di Jakarta, Minggu (4/12/2016).
Bila mengacu data Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang total jumlah KK di Indonesia mencapai 63,8 juta, maka persentase KK yang belum teraliri listrik mencapai 10,8 persen.
Jarman mengatakan, pemerintah akan berupaya keras membangun infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai daerah di Indonesia. Harapanya tentu agar 6,8-6,9 juta KK tersebut mampu menikmati ketersediaan listrik untuk kebutuhan penerangan dan lain-lain.
Pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada para investor swasta untuk berinvestasi membangun infrastruktur listrik di daerah. Namun sebagain pengusaha masih memiliki keraguan.
Persoalan kemiskinan di daerah hingga tidak adanya insentif dari pemerintah, membuat para investor pikir panjang untuk berinvestasi di daerah. Sebab, ada kekhawatiran masyarakat tidak mampu membayar listrik hasil investasi besar tersebut.
“Kalau listrik tadi akan dikelola untuk ajang bisnis, itu bisa dibayangkan apakah akan terjadi bisnis? Susah pengusaha kalau masuk ke sana tanpa ada insentif dari pemerintah,” kata Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Ali Herman Ibrahim.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah memberikan insentif kepada para investor. Insentif bisa berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, hingga penyeriaan infrastruktur lain yang mendukung kemudahan berusaha di daerah. (bazz/kmps)