"Kita sejak awal sudah menyiapkan diri. Bahkan, proyek ini jadi karena peran MTB. Kita mulai dari tahun 2000 dengan membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyelidikan umum sampai dengan konstruksi awal yang dilakukan oleh INPEX," katanya di Saumlaki, Jumat (11/11).
Bupati dua periode yang masa jabatannya akan berakhir pada April 2017 itu menyatakan, selain turut memfasilitasi berbagai kegiatan sejak awal, Pemkab MTB juga telah melakukan berbagai hal dalam upaya menyiapkan masyarakat daerah "Daun dan Lolat" ini untuk menyambut beroperasinya perusahaan migas tersebut di daerah ini.
"Kita sudah menyelesaikan itu semua, dan tidak perlu kita berkoar-koar di koran-koran. MTB sudah membuat langkah-langkah maju. Langkah itu ialah kita fasilitasi proyek itu sejak awal," katanya.
"Karena itu, kalau orang berdebat di koran bahwa seolah-olah itu milik mereka ya silakan, MTB tidak mungkin akan masuk di wilayah seperti itu. Kita hanya menyiapkan diri, dan tidak usah jamin-jaminkan pulau," tandasnya.
Bitsael menegaskan hal itu dalam menanggapi pernyataan mantan Wakil Bupati MTB Lukas Uwuratuw pada deklarasi salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MTB bahwa pulau Selaru bisa digadaikan untuk pembangunan infrastruktur Blok Masela.
"Saya kira pulau itu bukan tanpa penghuni, bukan tanpa pemilik. Bagaimana kalau kita menjaminkan pulau Yamdena ini, nanti apa kata orang Yamdena? Tidak usahlah," katanya.
Ia menyatakan Kepulauan Tanimbar merupakan satu kesatuan, dan tidak ada yang berhak mengatur pulau mana yang bisa digadaikan. Bila kelak ada yang digunakan untuk kilang darat migas Blok Masela, semua itu dilakukan dalam perspektif kepentingan masyarakat MTB. (MP-3)