Di Malaysia, Singapura, Brunei dan koloni Inggris itu gunakan program JHT tapi tidak punya program jaminan pensiun. Maka biasanya iuran-nya tinggi. Berbeda lagi di negara welfare state itu punya program jaminan pensiun. Filipina, Thailand, Vietnam punya ada jaminan pensiun. Di Malaysia JHT mencapai 23%, Singapura 36%, Philipina 12%, bahkan di negara paling miskin di Afrika saja sudah mencapai di atas 8%. BPJS ketenagakerjaan berencana untuk mengajukan penyesuaian jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada pemerintah untuk disesuaikan secara bertahap hingga 1-2 tahun ke depan. Idealnya jaminan pensiun itu sekitar 15%, namun tentu saja di dunia ini iuran pensiun sangat bervariasi. “Memang situasi perekonomian nasional sedang alami kelesuan, upaya perbaikan kualitas sistem jaminan pensiun mesti dilakukan,” ujar Latief.
Hery Susanto, Koordinator Nasional MP BPJS menambahkan bahwa Indonesia memang terlambat dan masih terbelakang dalam melaksanakan jaminan sosial. Kontruksi dan implementasi Jaminan Sosial di Indonesia belum ideal. Jika iuran program pensiun tetap rendah atau penarikan manfaat program jaminan hari tua(JHT) tidak terkendali karena goncangan ekonomi dan PHK massal pasti membahayakan situasi nasional.
Menurut Hery, langkah penyesuaian prosentase JP dan perbaikan tata kelola JHT oleh BPJS ketenagakerjaan harus didukung pemerintah. Pemerintah jangan membuat blunder politik dalam sistem pengelolaan jamsos nasional, kami lihat banyak pejabat menteri kabinet Jokowi-JK yang gagal paham jamsos, utamanya menteri terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Kornas MP BPJS menginstruksikan seluruh jajaran MP BPJS se Kalimantan untuk mendirikan posko-posko pendaftaran peserta BPJS ketenagakerjaan di rumah-rumah pengurusnya. Plus mendukung pembentukan kantor BPJS ketenagakerjaan cabang luar negeri, khususnya di negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan yakni Malaysia Utara dan Brunei Darussalam. (bass/vis/kmps/dtc)