"Dinas Perhubungan rupanya menaikan tarif parkir tanpa sepengetahuan kami di Komisi III, bahkan setelah tarifnya telah dinaikan, Dishub tidak bisa menyebutkan apa alasan kenaikan tarif parkir tersebut,"ungkapnya.
Dijelaskan Far Far, sebagai mitra Dinas Perhubungan tidak membuka ruang komunikasi terkait kenaikan tarif parkir yang seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD. Intinya, masyarakat secara universal tidak mengeluh soal tarif parkir. Tapi setidaknya, kenaikan tarif tersebut perlu didahului dengan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui RT/RW di wilayah desa masing-masing.
"Masyarakat tidak bersungut atau mengeluh soal kenaikan tarif parkir yang ada, namun yang sangat disayangkan kenapa hal tersebut tidak didahului dengan konsultasi bahkan sosialisasi penyebab kenaikan tarif tersebut, ini adalah sebuah kesalahan sistem yang dilewati oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon," tandasnya.
Far Far menambahkan, perlu ada komunikasi yang baik dari kedua belah pihak sehingga kontribusi pikir dan sinergitas dapat dilaksanakan dengan baik.
"Jangan sudah ada masalah dulu baru datang cari kita di DPRD untuk menyelesaikan masalahnya, kalau kenaikan tarif dengan alasan mengatasi kemacetan itu rupanya tidak efisien," pungkasnya.
Far Far katakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kajian terhadap angka tarif parkir yang menurutnya kenaikan drastis dan sewaktu-waktu dapat merugikan masyarakat. (MP-8)