Sejumlah daerah, seperti Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Papua dikabarkan masih terus memburu atlet-atlet dan pelatih-pelatih Maluku sebelum mereka terjun di PON 2020 Papua.
“Pembagian bonus yang mengecewakan atlet dan pelatih ini jangan dianggap sepele oleh KONI Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, sebab kalau hal ini tidak disikapi serius oleh para pemangku kepentingan dikhawatirkan akan menjadi lonceng kematian bagi dunia keolahragaan daerah ini karena banyak atlet dan pelatih yang memilih hengkang ke daerah yang mengganjar bonus melimpah dan jaminan masa depan yang jelas,” sahut Rony Samloy, jurnalis olahraga dalam Dialog bertema:’Pembinaan Olahraga Maluku’ di RRI Ambon, Sabtu (7/1) pagi.
Dalam dialog tersebut Samloy tegaskan pembinaan olahraga Maluku belum sepenuh hati dilakukan pengurus provinsi cabang olahraga, KONI di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta kurangnya dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga maupun penggelaran turnamen-turnamen atau event-event olahraga.
“Kurangnya kompetisi atau kejuaraan-kejuaraan juga menyebabkan pembinaan olahraga Maluku tidak berhasil guna karena tak ada media yang tepat untuk mengukur kemampuan atlet setelah berlatih. Pembinaan olahraga juga kurang merata di 11 kabupaten dan kota karena di Maluku jarang ada wali kota maupun bupati-bupati yang benar-benar peduli dengan pembinaan olahraga,” ujarnya.
Samloy mengakui ada induk organisasi cabang olahraga, misalnya, futsal yang organisasinya ada tetapi mati suri karena hanya dikendalikan satu pengurus, padahal strukturnya gemuk atau banyak personel dalam komposisi kepengurusan Asosiasi Futsal Daerah (AFD) Maluku periode 2013-2017.
“Untuk mendukung pendanaan dalam pembinaan olahraga, perlu adanya peraturan daerah (perda) sehingga ada kekuatan dari sisi yuridis ketika KONI atau pengprov memungut iuran (sumbangan) olahraga dari masyarakat. Memang kendala kita di Maluku, lebih banyak anggota dewan kurang paham olahraga sehingga sampai saat ini belum ada Perda Olahraga,” ungkapnya.
Sementara itu, Faizal Lestaluhu yang juga salah satu wartawan olahraga di salah satu media lokal pada kesempatan itu menyatakan kekecewaannya untuk atlet dan pelatih terhadap bonus yang disalurkan Pemprov melalui KONI Maluku disebabkan tidak adanya perencanaan matang dari KONI Maluku sebelum kontingen Maluku bertolak ke Bandung, Jawa Barat.
“Kalau dari awal ada perencanaan matang pasti tidak seperti kejadian di PON XIX. Padahal, untuk PON Jawa Barat, KONI Maluku diganjar anggaran lebih kurang Rp 16,5 miliar oleh pemerintah daerah. Kalau dibandingkan dengan PON 2008 Kalimantan Timur dan PON 2012 Riau tampaknya perencanaan KONI Maluku saat itu lebih matang karena belum seminggu sehabis pulang PON atlet dan pelatih langsung dibagikan bonus dan jumlahnya tetap. Atlet misalnya Rp 150 juta, pelatih juga dapat Rp 150 juta. Waktu PON Jawa Barat ini janji Pemprov Maluku tidak sesuai kenyataan,” tandasnya.
Lestaluhu menambahkan, sebelumnya Gubernur Maluku berjanji bagi atlet cabang prioritas yang dapat emas akan dapat Rp 150 juta, sementara atlet dari cabor bukan prioritas yang raih emas akan dikasih Rp 200 juta, tetapi kenyataannya lain. Atlet dikasih A, pelatih dikasih C.
“Wajar kalau atlet dan pelatih kecewa terhadap bonus yang diberikan. Waktunya juga sampai tiga bulan baru bonus dibagikan. Kekecewaan atlet dan pelatih memang sudah sangat menumpuk sebelum bonus dibagikan,” bebernya.
Lestaluhu menyerukan agar setiap pengprov tidak selalu mengharapkan kucuran anggaran dari KONI Maluku, tetapi berupaya mencari anggaran pembinaan sendiri dari pihak ketiga atau dunia usaha yang dijadikan bapak angkat.
“Pengprov itu mesti kurus struktur, tetapi gemuk fungsi. Selain itu, jangan ada pengprov atau induk organisasi cabor yang ibarat dalam sepakbola disebut overlapping, selalu mengambil tugas dan fungsi orang atau pengurus lain,” pungkasnya.
Samloy dan lestaluhu sependapat jika pembinaan olahraga membutuhkan loyalitas, pengorbanan dan kekompakan seluruh stakeholders di Maluku. (MP-9)