"Ini sudah menjadi konsep pemerintah pusat bahwa Maluku itu menjadi LIN hanya saja terkait dengan realisasinya dan juga manifestasi dari pemerintah pusat dalam menetapkan LIN di Maluku ini belum maksimal, bahkan kalau sedikit ekstrim saya katakan ini merupakan pepesan kosong," kata anggota Komisi B DPRD Maluku, Sudarmo bin Yasin di Ambon, Kamis (24/11).
Karena sejak pemerintahan SBY, pemprov sudah mengajukan langkah-langkah dan roadmap bagaimana membangun LIN di sini, tetapi realisasi dukungan dari sisi penganggaran bisa menjadikan daerah ini sebagai LIN sama sekali belum bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku.
Yang terakhir ketika pemprov beberapa waktu lalu menerima kunjungan kerja Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla ke Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah lalu proposal lumbung ikan nasional justeru telah dikembalikan dan itu berarti tidak ada lagi upaya memperjuangkan program tersebut.
"Ada apa sebenarnya dengan keinginan pempus menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional tetapi nyatanya apa yang dibuat pemprov justrru tidak diakomodir," tandasnya.
Menurut Sudarmo, sebaiknya tidak perlu diberikan janji-janji seperti itu dan yang penting bagaimana kemudian perhatian pemerintah atas kondisi Maluku yang 92 persen wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi besar di sektor perikanan.
"Potensi seperti ini justru bisa menjadi aset bukan hanya untuk masyarakat Maluku tapi seluruh warga bangsa ini dan hasil perikanan dari Maluku bisa dikirim ke Surabaya baru diekspor ke luar negeri," katanya.
Sehingga kebijakan pemerintah yang telah mengembalikan proposal menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional sangat mengecewakan anggota legislatif di daerah. (MP-2)