Menurut Assagaff, sampai saat ini kendala terberat yakni lahan sudah bisa teratasi, dengan mengacu pada keputusan presiden tahun 2015, tentang percepatan pembangunan infrastruktur.
“Saya kira kendala yang besar tidak ada lagi, ada keppres terbaru yang mengatur tentang kebutuhan infrastruktur, bisa kita gunakan keppres terkait hal ini, sehingga tidak ada halangan,”ujarnya.
Dijelaskan Assagaff, menindaklanjuti hal tersebut, maka nantinya hari Kamis (6/10) mendatang dirinya akan bertemu secara langsung dengan menteri perhubungan untuk membicarakan percepatan test landing bandara.
“Apalagi Presiden pernah datang di Buru dan meninjau langsung pembangunan bandara. Dalam tinjauan, Presiden berjanji akan datang kembali meninjau pembangunan bandara. Jangan sampai beliau datang belum ada penyelesaian bandara. Dan ini merupakan janji Presiden untuk masyarakat Bupolo,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Buru, Azis Latuconsina, usai bertemu dengan Pemprov Maluku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, di Ambon beberapa waktu lalu mengatakan lahan yang sedang diprogramkan untuk perluasan melalui APBD 2015 seluas 10 hektar dengan anggaran Rp.2 miliar.
Namun, pihak bandara menyampaikan membutuhkan perluasan hingga 25 hektare sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Pemprov maupun BPN Maluku.
"Jadi dibutuhkan penambahan anggaran untuk 15 hektare yang diprogramkan melalui APBD Perubahan Buru 2015," ujarnya.
Dijelaskan Latuconsina, pengembangan bandara Namniwel untuk memenuhi standar internasional membutuhkan lahan seluas 160 hektare. Saat ini di lahan seluas 87 hektare sedang dibangun sejumlah fasilitas. Landas pacunya 1.350 meter yang didukung sejumlah fasilitas pelengkap lainnya sedang dirampungkan pembangunannya.
"Presiden Joko Widodo mengarahkan bandara Namniwel berstandar internasional agar menjadi salah satu persyaratan untuk investor mengelola potensi sumber daya alam (SDA) Buru agar mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Azis.(MP-7)