"Kita optimalkan unsur-unsur yang ada di daerah, karena narkoba kalau tertangkap tangan, maka masyarakat juga bisa menangkap, sita barang bukti dan bawa ke BNN atau polisi, jadi masyarakat kita jangan apatis," kata Heru di Ambon, Selasa (9/10).
Untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia Timur, BNN pusat sejak jauh-jauh hari telah melakukan kerjasama dengan PT. Pelindo IV di Makassar.
Menurut dia, sebanyak 117 pelabuhan ada di bawah Pelindo IV bersama BNN bisa mengeliminir masuknya narkoba dengan cara bersama-sama menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
"Itu dilaksanakan agar bagaimana pelabuhan-pelabuhan resmi ini bisa mengeliminir, karena di sini lebih banyak pengiriman narkoba dilakukan melalui kargo di pelabuhan sehingga diupayakan membuat sistem yang bisa mencegahnya," ujar Heru.
Selain itu juga ada pelabuhan-pelabuhan konvensional yang tidak resmi dan ini yang diharapkan muspida di Maluku agar bagaimana kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Bintara Pembina di pesisir bisa melaksanakan kerjasama agar wilayahnya bisa bersih dari peredaran atau keluar masuknya narkoba.
"Yang saya harapkan wilayah di pesisir-pesisir seperti ini agar barang-barang ilegal berupa narkoba ini harus dicegah, jadi kita harus kuat di sana," tandasnya.
Di Maluku baru terdapat dua Badan Narkoba Kabupaten (BNK) sementara masih ada banyak wilayahnya, jadi nanti akan dilihat sesuai skala prioritas mana yang bisa diberdayakan.
Untuk daerah perbatasan Indonesia, strateginya adalah menambah pertahanan berupa kerjasama dengan Malaysia dan Singapura dan pada Oktober 2018 juga akan ke Myanmar untuk bekerjasama.
"Dengan Taiwan, kita dapat narkoba jenis sabu satu ton lebih sejak Februari 2018, sama dengan Malaysia satu bulan lalu dapat 100 Kg dan kemudian ada 1,5 ton sabu," katanya.
Jadi BNN ingin menegaskan bahwa narkoba ini musuh bersama dan itu juga sama dengan Malaysia dan negara lainnya. (MP-2)