"Penyelenggaraan Pesparani Katolik I yang dijadwalkan dibuka Presiden Joko Widodo akan semakin memperkuat gambaran provinsi Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup antarumat beragama di tanah air bahkan di dunia," kata Gubernur Said saat membuka koordinasi teknis persiapan pelaksanaan Pesparani di Ambon, Selasa (28/8).
Koordinasi teknis tersebut dihadiri Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, Eusabius Binsasi, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN), Adrianus Eliasta Meliala, DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) dan Kepala Kanwil Agama dari 34 34 provinsi.
Menurut Gubernur acara keagamaan tersebut bukan saja menjadi milik umat Katolik tetapi menjadi milik bersama seluruh umat beragama di tanah air.
"Kegiatan berskala nasional ini menjadi milik semua umat beragama. di Maluku seluruh komponen umat beragama terlibat untuk menyukseskannya," katanya.
Gubernur berharap pertemuan yang dihadiri Uskup Diosis Amboina, Mgr Petrus Canisius Mandagie dapat melahirkan berbagai keputusan strategis terkait kualitas penyelenggaraan, sekaligus membahas berbagai masalah yang dihadapi masing-masing kontingen dari 34 provinsi serta menjadi wadah silaturahmi.
Gubernur Said menegaskan, sebagai pimpinan daerah dirinya sejak awal berkepentingan memperjuangkan penyelenggaraan Pesparani Katolik pertama diselenggarakan di Maluku, guna menunjukkan kepada dunia internasional bahwa daerah harmonisasi kehidupan umat beragama di daerah ini berlangsung dengan baik dan nyaman.
Dia berharap penyelenggaraan Pesparani Kastolik pertama dapat berlangsung aman, lancar dan sukses, menyusul sukses penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional di Kota Ambon, Juni 2012 dan Pesparawi Nasional, Oktober 2015.
Gubernur juga berharap kehadiran Kakanwil Agama dari 34 provinsi dalam pertemuan tersebut dapat membantu persiapan kontingen masing-masing daerah, termasuk masalah finansial yang dibutuhkan.
Ketua LP3KN, Adrianus Eliasta Meliala, menegaskan, pihaknya juga mengupayakan anggaran tambahan untuk membantu Panitia Pelaksana maupun pembiayaan kontingen dari masing-masing daerah yang mengalami kesulitan anggaran.
"Kami juga berkeinginan Pesparani Katolik ini tidak hanya sekedar keikut sertaan dari 34 provinsi, tetapi juga segi kualitas sehingga menjadi ukuran untuk penyelenggaran ditahun berikutnya," katanya.
Dia mengakui, LP3KN juga menyelenggarakan workshop yang dihadiri LP3KD dan pimpinan kontingen untuk menyelaraskan persiapan dan ketentuan yang akan digunakan dalam penilaian, sehingga Pesparani yang baru pertama kali digelar dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan di tahun berikutnya. (MP-2)