Menurut Huwae, jumlah anggaran seharusnya lebih besar dari yang telah disediakan, namun selebihnya DPRD Maluku tetap melihat pada kondisi keuangan daerah saat ini.
“Anggaran Rp8 miliar itu kecil dan belum cukup karena kerusakan yang ada bukan hanya interiornya. Tetapi juga pada pipa di bagian dalamnya yang telah mengalami kebocoran sehingga harus diperbaiki,” ujarnya di Ambon, Senin (30/7).
Dijelaskan Huwae, kerusakan gedung DPRD Maluku yang telah difungsingkan sejak tahun 2006, hingga saat ini belum direnovasi. Kerusakan tersebut meliputi ruang anggota, ruang pimpinan DPRD, ruang fraksi maupun komisi dan ruang paripurna.
“Kesemua ruangan itu mengalami kebocoran pada saat musim penghujan. Rumah pribadi saja, kalau 10 tahun lebih tidak direnovasi pasti rusak. Apalagi kantor DPRD sebesar ini,” tandasnya.
Huwae katakan, DPRD Maluku telah mengundang Dinas PU untuk membicarakan hal tersebut. Sebab, apabila kerusakan itu tidak diperbaiki maka kerusakan akan semakin parah dan berdampak pada terhambatnya seluruh aktivitas kantor.
“Malu juga saya, sekiranya kalau pas mereka para tamu datang, lalu kemudian ada bocor di kantor DPRD. Terutama diruang-ruang tertentu,” tegasnya.
Huwae menambahkan, rencana renovasi akan dilakukan bertahap per lantai, agar aktivitas perkantoran tetap berjalan. Namun, pengerjaan relokasi baru bisa dikerjakan tahun depan dikarenakan kondisi anggaran daerah saat ini.
“Proses pekerjaannya dilakukan per lantai, mulai dari lantai tujuh sampai lantai satu. Sehingga, kami masih bisa melakukan aktivitas di ruangan lain,” pungkasnya. (MP-9)