Hal itu diungkapkan, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Drs. Dipa, saat ditemui di Kantornya usai Rapat koordinasi Pokja Sanitasi untuk mensukseskan Gerakan SoBAT pada hari Jum'at 12 Januari 2018.
"Kami optimis semua akan selesai tahun ini. Progress yang dicapai untuk menuntaskan warga tanpa jamban tahun 2017 luar biasa cepat. Penyelesaian tahun 2018 akan dilakukan dengan skenario yang lebih baik dan dukungan pendanaan beberapa sumber yang dilakukan melalui Gerakan Soppeng Bebas Ancaman Tinja (SoBAT)," ujarnya.
[CUT]
Dipa menyebutkan, ketika gerakan SoBAT dideklarasikan bulan Agustus 2017 lalu, jumlah warga tanpa jamban sebanyak 4.750 Kepala Keluarga (KK). Gerakan SoBAT mampu menuntaskan 1.223 KK melalui pembangunan tangki septik kedap yang berasal dari hibah tangki septik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi dari Pemerintah Pusat, APBD Perubahan dan Dana Desa.
Tahun ini, jumlah KK yang akan dituntaskan lebih banyak lagi yakni sebanyak 3.572 KK. Untuk menuntaskannya telah disusun skema pendanaan dari berbagai sumber seperti DAK, Hibah Tangki Septik dan Dana Desa serta CSR pihak swasta. Pihaknya optimis karena jumlah DAK Sanitasi yang diperoleh Kabupaten Soppeng melonjak jauh dari tahun lalu.
"Tahun lalu kita mendapatkan DAK Sanitasi 2,5 Miliar. Tapi tahun ini meningkat empat kali lipat menjadi 8,5 Miliar lebih. Peningkatan tajam perolehan DAK ini kami rasakan sebagai penghargaan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Soppeng yang memprioritaskan pembangunan sektor sanitasi, khususnya air limbah domestik melalui Gerakan SoBAT," kata Dipa.
[CUT]
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng menegaskan, di samping bersumber dari DAK dan Hibah, pendanaan untuk menuntaskan angka BABS berasal dari Dana Desa. Pendanaan dari dana desa bahkan dikatakan cukup besar dan jumlahnya sangat signifikan. Sedikitnya 2.000 KK akan dituntaskan melalui Dana Desa. Pihaknya mengapresiasi Kepala Desa dan Lurah yang antusias mendukung program tersebut.
Antusiasme dan komitmen Kepala Desa dan Lurah memang tidak lepas dari penegasan Bupati Soppeng saat Deklarasi Open Defecation Free (ODF) di Desa Marioritengga bulan November lalu. Bupati Soppeng ketika itu menegaskan bahwa seluruh desa dan kelurahan harus bebas BABS tahun 2018.
Dukungan para Kepala Desa dan Lurah termotivasi karena kondisi BABS desanya terkait dengan harga diri mereka. Mereka malu jika masih memiliki warga yang melakukan BABS.
[CUT]
Staf Bappelitbangda Kabupaten Soppeng , Asri Samsu menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan melakukan pendataan tangki septik secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pihaknya telah mendesain sebuah aplikasi sederhana untuk pendataan tangki septik warga dan saat ini sedang diujicobakan.
"Aplikasi ini sangat sederhana namun menghasilkan output berupa data base warga yang memiliki tangki septik, model tangki septiknya dan apakah pernah melakukan penyedotan tinja atau belum. Data ini akan digunakan untuk melakukan penyedotan secara terjadwal dengan prioritas warga yang belum pernah melakukan penyedotan tangki septiknya, utamanya untuk para ASN terlebih dulu,"pungkasnya.
Penulis : Nur Alam Abra
Editor : Jumardi Ramling