"Sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sesuai Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic-Government," kata Richard, di Ambon, Rabu (5/7).
Menurut dia, SIRR pasca bencana Kota Ambon berbasis WebGIS difokuskan untuk Kecamatan Leitimur Selatan sebagai upaya transformasi pemerintah atau birokrasi.
Sistim ini merupakan gagasan baru karena selama ini pemerintah selalu menggunakan sistem manual penanganan bencana.
Peluncuran sistem ini Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat memantau peristiwa bencana secara langsung.
"Jika selama ini kita hanya menggunakan sistim manual, maka dengan adanya sistem ini bisa mendeteksi secara langsung bencana yang terjadi terutama di wilayah kajian kecamatan Leitimur Selatan," ujarnya.
Richard mengemukakan, era modernisasi saat ini tidak terlepas dari kebutuhan teknologi informatika. IT merupakan persyaratan masyarakat modern berkembang.
"Kita tidak bisa menghindari diri dari IT karena ini sudah merupakan sarapan dan kebutuhan bagi masyarakat modern. Kita bisa saja menghindar dari perubahan teknologi yang selalu berkembang," katanya.
SIRR merupakan sistem yang sangat positif untuk memantau bencana, terutama di dua kecamatan yang rawan yakni Leitimur Selatan dan Nusaniwe.
Pihaknya berharap, sistim ini dapat membantu pemerintah dan seluruh masyarakat kota Ambon, terutama untuk penanganan pasca bencana.
Setelah program ini diluncurkan untuk wilayah Leitimur Selatan, kedepan dapat juga dikembangkan untuk kawasan Nusaniwe karena itu merupakan daerah yang rawan bencana.
Manfaat Sistem informasi geografis (GIS) dalam perencanaan wilayah dan Kota salah satunya adalah Disaster Management artinya, aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.
Misalnya, saat bencana tsunami menerjang Aceh dan Nias, maka Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh - Nias (BRR Aceh-Nias) menggunakan GIS untuk memetakan kondisi terkini dan menentukan prioritas pembangunan di lokasi yang paling parah kerusakannya.
Manfaat yang diharapkan berdampak luas terhadap organisasi BPBD Kota Ambon, stakeholder, Pemkot Ambon maupun masyarakat.
Penerapannya memungkinkan BPBD Ambon dapat memiliki data rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis WebGIS, dokumen kontrol program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta meningkatnya kinerja BPBD melalui perubahan beberapa aspek utama yakni data, sumberdaya manusia,perangkat dan aspek tata laksana.
Sedangkan manfaat bagi Pemkot Ambon yakni sumber informasi, memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hak mereka tidak diabaikan, dan pedoman masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol. (MP-5)