"Dalam waktu dekat itu saya juga akan ketemu lagi dengan Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo untuk menindaklanjuti rencana penyerahan benteng victoria kepada Pemkot Ambon," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Ambon, Selasa (4/7).
Ia mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara Pemkot Ambon bersama Pangdam XVI/Pattimura dam telah disepakati akan dilakukan kerja sama pengembangan benteng Victoria.
Pertemuan yang dilakukan bersama pangdam XVI Pattimura bersama DPRD kota Ambon dan SKPD terkait, guna pengembangan pariwisata kota Ambon.
"Prinsipnya Pangdam telah memberikan itikad baik untuk menyerahkan kembali objek sejarah di kota Ambon," katanya.
Richard menjelaskan, penyerahan benteng victoria kepada pemkot Ambon dengan beberapa pertimbangan yakni objek sejarah tersebut tidak boleh dikomersialkan, tetapi menjadi bagian sejarah kota Ambon.
"Luas lahan di kawasan benteng Victoria kurang lebih enam hektare. Hal tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan membawa manfaat yang besar bagi pengembangan pariwisata kota Ambon," katanya.
Penyerahan aset sejarah tersebut, katanya, dalam bentuk tukar guling lahan. Kodam menyerahkan benteng Victoria selanjutnya Pemkot Ambon akan menyiapkan lahan kepada TNI AD dan proses pembangunan akan dilakukan pemerintah pusat.
"Sistem yang digunakan yakni tukar guling. Pemkot menyiapkan lahan kepada TNI dan lokasinya tidak di dalam wilayah kota Ambon, tetapi direncanakan di wilayah Maluku Tengah dengan standar yang ditetapkan TNI," tandasnya.
Ia mengakui, pihaknya juga telah membentuk tim penyerahan aset sejarah yang diketuai oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Anthony Gustaf Latuheru bersama Ketua DPRD kota Ambon James Maatita.
Tim ini diketuai Sekkot Ambon, dan wakilnya Ketua DPRD kota, selain itu juga akan bentuk tim asistensi dari tim sejarah yang dipimpin oleh pakar sejarah Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
"Tim tersebut ke depan akan dirumuskan pentingnya keberadaan benteng victoria bagi pengembangan pariwisata kota Ambon ke depan," kata Wali kota Richard.
Ditambahkannya, proposal pembangunan museum sejarah yang diajukan pihaknya telah disetujui dan akan dianggarkan dalam APBN tahun 2017 karena telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) .
Selain mendapat persetujuan dari menteri Bappenas pihaknya juga mendapat persetujuan dari Gubernur Maluku, DPRD Kota Ambon. (MP-2)