Kabupaten Pariwisata ini akan Desain 80 Sekolah Model

BONEPOS, TANA TORAJA - Sebanyak 80 sekolah di Kabupaten Pariwisata Tana Toraja akan dijadikan sekolah model yang diharapkan bisa membiaskan kemajuan-kemajuannya di sekolah lainnya.

Sekolah-sekolah tersebut bersinergi dengan sekolah biasanya akan mendapatkan perlakuan khusus dengan pelatihan-pelatihan, evaluasi dan monitoring khusus.

Gagasan pembentukan sekolah ini muncul dikarenakan dalam indeks kualitas pendidikan, Tana Toraja masih tertinggal dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Saat ini indeks pendidikan Tana Toraja masih diatas 20 besar dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan sekolah model, bupati berharap, Tana Toraja pada tahun 2017 sudah bisa masuk ke 20 besar, dan 2018 ke 5 besar se-Sulsel.

"Untuk itu, Pemerintah Daerah Tana Toraja menggandeng Usaid Prioritas sebagai konsultan untuk merancang strategi sekolah model tersebut. 80 sekolah tersebut, terdiri dari 45 Sekolah Dasar, 27 SMP dan 8 untuk SMA/SMK. Semua siswa harus mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae di hadapan 400 kepala sekolah, komite dan guru di ruang Pola Kabupaten Tana Toraja, Kamis 12 Januari 2017.

Koordinator Provinsi Usaid Prioritas Jamaruddin, mengungkapkan bahwa dari beberapa sekolah yang diharap jadi sekolah model tersebut, tidak semuanya langsung bisa dijadikan sekolah model.

“Beberapa sekolah harus dijadikan sekolah persiapan model dahulu, dan harus menerima perlakuan khusus sebelum menjadi sekolah model,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan beberapa prasyarat sebuah sekolah bisa menjadi sekolah model. Diantaranya minimal berakreditasi minimal B, untuk jenjang SD/MI jumlah minimal siswa per rombelnya 16 orang, dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA minimal 18 orang, memiliki RKS, RKT & RKAS,

Guru menerapkan model–model pembelajaran aktif, lingkungan sekolah/kelas mendukung proses pembelajaran, mengembangkan program membaca dan lain-lain.

“Dibutuhkan tim program atau tim teknis yang khusus dibentuk dan dimandat bupati untuk mengawal program ini, tidak bisa diserahkan ke kepala sekolah saja,” tegasnya.

Sebagai langkah awal setelah sekolah terpilih, dinas pendidikan atau yang terkait akan menerbitkan SK sekolah terpilih. Sekolah-sekolah terpilih selanjutnya akan mendapatkan pendampingan, monitoring berkala, dan analisis data monitoring untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kemajuan sekolah.

“Sekolah yang sudah ditunjuk harus bersama-sama dengan sekolah bias maju bersama-sama. Mereka bisa bertukar guru, saling mengunjungi perpustakaan, melakukan in house training, dan KKG atau MGMP bersama, sehingga kemajuan bisa menyebar ke sekolah lain dengan baik,” ujar Jamar.

Jamar berharap Bupati Tana Toraja menerbitkan kebijakan khusus untuk pengembangan sekolah model ini.

“Program ini sifatnya menyeluruh yaitu harus menyentuh pembelajaran, manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan budaya baca. Program juga harus runut, bertahap dengan perlahan. Program ini bukan program tanggap darurat. Jadi perlu kebijakan yang bisa menegaskan dan fokus pada tahapan-tahapan ini,” tutupnya. (***)