“ Indonesia masih kekurangan rumah untuk rakyat sekitar 13,5 juta. Ini artinya masih ada 13,5 juta kepala keluarga (KK) di negara kita ini belum punya rumah. Sedangkan penduduk negara kita yang masih tinggal di rumah tak layak huni mencapai 3,4 juta KK," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, Rabu (12/10).
" Untuk membangun perumahan rakyat dan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1, 5 triliun. Namun dana pemerintah tidak mencukupi untuk mebangun perumahan rakyat tersebut.”
Hal tersebut diungkapkan Maurin pada pembukaan Pembukan Pameran Rumah untuk Rakyat, bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kota Baru, Kota Jambi, Rabu (12/10).
Lebih lanjut Maurin memaparkan bahwa untuk mengatasi kekurangan rumah di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, perusahaan, pengembang dan perbankan diharapkan memberikan bantuan. Pemerintah daerah dan pengusaha juga perlu bersinergi atau saling membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau masyarakat.
Saat ini Pemerintah terus meningkatkan anggaran. Anggaran pembangunan perumahan rakyat tahun 2016 mencapai Rp 12,4 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp 5, 3 triliun. Sedangkan anggaran pembanguna perumahan rakyat tahun 2017 mencapai Rp 15,6 triliun.
“ Kendati ada peningkatan anggaran, namun anggaran tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat secara nasional. Karena itu supaya warga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya pekerja informal, pemerintah perlu mempermudah perizinan pembangunan perumahan rakyat kepada perusahaan pengembang. Kemudian pihak perbankan juga kami harapkan memberikan kemudahan kepada warga masyarakat yang ingin membeli rumah, terutama warga masyarakat yang bekerja di sektor informal,” pungkasnya. (bmw/kmps/britasatu)