Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, dikonfirmasi, Jumat (30/9), mengatakan, rencana mengunjungi MBD itu sejak awal 2016, tetapi berbagai agenda strategis lainnya sehingga kunjungan ke wilayah perbatasan itu baru bisa dilaksanakan pada 9 - 17 September 2016.
Dalam kegiatan itu, Gubernur yang nantinya didampingi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) teknis, akan meninjau realisasi pembangunan yang sudah dilaksanakan di kabupaten tersebut.
Selain itu, menyerap masukan dari masyarakat, baik berbagai masalah pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini belum tertangani optimal.
"Strategisnya masukan langsung didengar dari masyarakat itu soal kebutuhan mereka yang selama ini kurang ditangani, baik pemerintah kabupaten MBD, Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat," ujar Bobby.
Dia mengemukakan, apa yang dilihat dan kebutuhan disampaikan nantinya diramu menjadi masukan strategis untuk merancang program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial pada tahun - tahun mendatang.
"Jadi Gubernur maupun SKPD teknis melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal," kata Bobby.
Dia mengakui, kepemimpinan Gubernur Said dan Wagub, Zeth Sahuburua memutuskan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dilaksanakan di desa - desa seperti di kabupaten Maluku Tenggara dan Buru.
"SKPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Rakorbang di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan," tandas Bobby.
Disinggung informasi adanya pemotongan gaji guru untuk kunjungan Gubernur, dia menegaskan hal itu merupakan penipuan, karena alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut jelas diatur dalam APBD Maluku tahun anggaran 2016.
"Sekiranya ada guru yang gajinya dipotong, maka disarankan segera melaporkan kepada pihak berwajib karena itu perbuatan penipuan dengan tujuan kepentingan pribadi," tegas Bobby. (MP-3)