(Ilustrasi) |
Palu, Jurnalsulteng.com - Ketua Fraksi Partai NasDem, DPRD Sulteng, Muh. Masykur mangatakan, saat ini Provinsi Sulteng dalam kondisi darurat pangan dan kemiskinan.
Dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Rabu (28/9/2016) Masykur menyebutkan, memasuki triwulan I dari Januari-Maret 2016 luas panen padi mengalami penurunan secara signifikan. Tercatat pada luas panen padi hanya sebesar 28.987 ha, turun 41,54% dibanding trwulan III (Juli-September) 2015 yang mencapai 49.584 ha.
"Efek nyata dan langsung dari menurunnya luas panen tersebut adalah tingkat kemiskinan kian menjadi. Pendapatan petani terjun bebas dan pengangguran terjadi," katanya.
Dibanding tahun 2015 tercatat angka kemiskinan sebanyak 406,340 jiwa (14,0z persen). Sebaliknya ditahun 2016 ini angka kemiskinan meningkat menjadi 420.520 jiwa (14,45 persen).
Dari fakta obyektif tersebut kata Masykur, situasi ini patut kita kuatirkan bersama. Pasalnya, ketika sektor pertanian mengalami situasi seperti ini maka bahaya bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Ditambahkannya, sektor pertanian merupakan nafas dari mayoritas rakyat di Sulawesi Tengah.
"Itu artinya, jika dibanding luas panen tahun 2015 lalu, maka di tahun ini penurunan luas panen terjun bebas, turun hampir 50%, dari 49.584 ha turun menjadi 28.987 ha", ujar Masykur.
Masykur juga mengatakan, ia tidak habis pikir apa penyebab situasi seperti ini. Padahal jika dilihat dari progres distribusi anggaran yang dialokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tren peningkatannya baik.
Harusnya kata Masykur, mestinya berkorelasi langsung dengan produktifitas setiap sektor, termasuk sektor pertanian didalamnya. Apalagi Sektor pertanian ini, kalau bisa disebut, nafas dan jantung rakyat di Sulteng. Karena mayoritas rakyat hidup dan menggantungkan kehidupannya dari cocok tanam.
Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem menghimbau kepada Gubernur Sulteng untuk menyikapi kondisi ini secara lebih serius.
Bagi kita, ini situasinya sudah masuk dalam kategori Sulteng diambang "darurat pangan".
Sehingga alangkah lebih baik jika Gubernur melakukan langkah-langkah cepat, programatik dan terintegrasi, sebagai respon atas situasi "darurat pangan ini", tutup Masykur.(***)
Rep/Red; Sutrisno