Kemudian yang kedua, yakni calon kepala daerah harus bisa menekan biaya kampanye semurah mungkin. Misalnya, tidak harus kampanye pawai di jalan yang butuh biaya besar. "Tidak harus begini, begitu. Kemarin ada larangan tidak boleh pawai, arak-arakan di jalan," ujar Bibit. Hal yang ketiga, calon kepala daerah juga harus transparan dengan sumbangan kampanye yang masuk. Namun, lanjut Bibit, masalahnya mereka yang menyumbang ke seorang calon kepala daerah biasanya enggan mengungkapkan identitasnya.
Lalu yang keempat, hampir sama dengan yang pertama. Menurut dia, pendidikan politik belum berhasil dilakukan ke masyarakat. Sebab, masih ada masyarakat yang memilih seorang calon karena iming-iming uang. Seharusnya pendidikan politik yang baik bisa mencegah hal ini terjadi.
Terakhir yang kelima, Bibit mengatakan, sebagai negara penganut demokrasi, di mana partai politik merupakan pilar demokrasi, negara seharusnya dapat membiayai sepenuhnya partai politik. "(Di sini) Badan Pemeriksa Keuangan bisa mengaudit penuh," ucap Bibit. (bin/kmpscom)