DPR Respon Positif Wacana Pemindahan Ibu Kota

BONEPOS.COM, JAKARTA - Wacana kepindahan Ibukota negara dari Jakarta ke daeralah lain oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro disambut antusias oleh DPR. Anggota DPR dari dapil Kalimantan Tengah Hamdhani menyatakan sikap setujunya ketika ditanya terkait hal ini.

Meski kajiannya belum dirampungkan oleh Bappenas, menurutnya, sukses atau tidaknya kepindahan ibukota yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno tergantung political will dari kepala pemerintahan saat ini.

“Tentu saya sangat antusias kalau ibukota dipindah, tapi juga harus dibarengi dengan keseriusan,” tuturnya saat diwawancara di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Selasa 4 Juni 2017.

Political will, menurutnya, perlu untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Selama ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibukota adalah terkait pembiayaan. Beberapa kalangan menyebutkan biaya pemindahan ibu kota bisa mencapai ribuan triliun.

Sedang di tahun 2015 ketika Bappenas masih dipimpin oleh Adrinof Chaniago, pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka waktu 10 tahun.

“Semua soal biaya saja, menurut saya, besar sekali yang harus dikeluarkan negara. Tapi saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini. Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu membebani negara,” tutur anggota BKSAP ini.

Skema Private Public Partnership (PPP) yang disebut oleh Menteri PPN & Bappenas menurut Hamdhani mempunyai banyak keuntungan. Pertama, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibukota baru bisa dibagi dengan swasta.

Kedua, swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibukota yang baru menjadi kota yang modern sesuai standar internasional.

“Kami tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus tahun ini, tapi kita lihat saja sampai akhir tahun,” ungkapnya.

Palangkaraya sebagai Opsi

Palangkaraya disebut-sebut menjadi nominasi kota yang akan menjadi ibukota negara berikutnya. Hal ini mengacu pada keadaan geografis Kota tersebut yang landai serta jauh dari pusat magnitude gempa. Kota dengan kontur seperti ini dinilai cocok dibangun kota dengan kapasitas diatas satu juta penduduk.

Hamdhani mengungkapkan Palangkaraya adalah kandidat terkuat di antara kota lainnya. Secara historis kota ini disiapkan sebagai ibukota negara oleh Presiden Soekarno, namun karena dinamika politik serta kendala teknis akhirnya mimpi membuat ibukota baru pupus.

“Oleh ahli manapun dan apapun Kota Palangkaraya adalah kandidat utama untuk dijadikan ibukota baru. Presiden Soekarno itu insinyur yang paham betul membangun kota terlebih untuk ibukota negara,” kata Hamdhani.

Namun demikian, Hamdhani menuturkan semua kota di Indonesia cocok untuk ibukota negara. Ia berharap pemindahan ibukota ini tidak berakhir pada kajian-kajian saja, tapi juga di eksekusi oleh pemerintahan Jokowi. Terlebih, menurutnya, visi membangun negara dari pinggiran dinilai sangat pas.

“Membangun pinggiran adalah Nawa Cita dari Presiden Jokowi. Pemindahan ibukota ini saya rasa masuk dalam Nawa Cita beliau,” pungkasnya.