Pupuk Langkah, Petani Menjerit

BONEPOS.COM - Salah satu visi-misi pemerintahan Joko Widodo adalah meningkatkan produksi hasil pertanian. Termasuk rencana swasembada beras. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Jokowi demi mencapai visi misi tersebut.

Mulai dari kebijakan untuk membuka dan memperluas lahan pertanian sampai dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan saat proses penanaman padi. Keterlibatan TNI dalam mewujudkan visi-misi pemerintah, tidak semua direspon positif oleh para petani.

Meskipun tujuan pemerintah untuk mengefektifkan visi-misi tersebut, tapi banyak diantara petani merasa diintervensi. Terlalu jauh turun untuk mengurusi persoalan penanaman padi.

Keresahan petani bukan hanya keterlibatan TNI yang terlalu dalam, namun kelangkaan pupuk disetiap musim tanam tiba juga menjadi masalah yang sering menjeritkan petani. Sampai sekarang masalah tersebut belum juga terpecahkan, di manakah ujung pangkal masalah ini.

Kelangkaan pupuk harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bukan hanya mengeluarkan wacana untuk mensejahterakan petani, namun pemerintah pusat harus terus melakukan koordinasi dan pengawasan sampai dengan tingkat Desa dan Kelompok Tani.

Pasalnya, distribusi pupuk sampai dengan tingkat pedesaan dan kelompok tani tidak bisa memenuhi kebutuhan para petani. Banyak faktor yang penyebab dari masalah tersebut, baik saat pendistribusian dari pusat ke daerah, maupun dari tingkat daerah ke desa-desa dan kelompok tani.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang tidak lupuk dari kelangkaan pupuk. Para petani mengeluhkan kelangkaan tersebut. Meskipun data petani dan data kebutuhan pupuk telah didata oleh Penyulu Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas disetiap desa dengan membuat Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Tapi, data tersebut tidak cukup untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Kabupaten Bone. Pengencer pupuk disetiap kecamatan masih belum bisa memenuhi kuota kebutuhan pupuk petani di Bone. Peran PPL dalam kelompok tani sangat strategis untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Permasalahan dilapangan akan menjadi laporan kepada pihak-pihak yang berkaitan sebagai pengambil kebijakan. Seperti, Kepala Dinas Pertanian, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Bupati. Pemerintah yang mendapat laporan mengenai kendala-kendala yang dihadapi petani harusnya proaktif dan cepat tenggap untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian.

Agar masalah tersebut tidak berulang-ulang dari tahun ke tahun. Tidak melakukan pembiaran, namun terus mendesak petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Permerintah seperti itu adalah pemerintah yang tidak bertanggungjawab dan lalai dari amanah masyarakat, khususnya para petani.

Di Bone sendiri, kelangkaan pupuk adalah masalah yang sering menjeritkan para petani, bukan hanya sekali. Tapi masalah tersebut berulang-ulang dari tahun ke tahun. Seakan-akan menjadi masalah yang tak kunjung mendapatkan penyelesaian.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Bone, agar terus melakukan evaluasi terhadap kelangkaan pupuk bagi petani. Apalagi kelangkaan pupuk sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani. Bahkan, kerena kelangkaan pupuk tidak jarang membuat petani gagal panen.

Setiap satu musim, seorang petani melakukan pemupukan padi dua sampai dengan tiga kali pemupukan. Namun pemupukan pertama seringkali tertunda akibat kelangkaan pupuk yang terjadi. Padi mengalami gangguan pertumbuhan, karena tidak diberi pupuk tepat waktu. Padinya tidak berkembangbiak secara sempurna sehingga berpengaruh terhadap hasil panen.

Namun petani selalu diminta untuk meningkatkan hasil pertanian. Sinergitas pengawasan harus digalangkan dalam mengatasi masalah pupuk yang menjeritkan petani. Pendamping setiap desa harus difungsikan sebagai control pemerintah dan juga penyambung lidah para petani di akar rumput.

Pengencer pupuk subsidi disetiap kecamatan harus terus di awasi sampai penyaluran pupuk kepada para kelompok tani. Pamasok pupuk setiap kabupaten juga bagian yang harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat menjadikan petani sebagai korban.

Visi-misi yang ingin dicapai oleh presiden Joko Widodo hanya akan menjadi wacana saja dan akan sulit terealisasi. Jika tidak ada sinergitas kebijakan dari pusat sampai dengan kedaerah dan ke desa serta kelompok tani. Tanpa sinergitas, petani hanya akan menjadi komoditi bagi pemerintah yang tidak kunjung tersejahterakan.

Muhammad Aras Prabowo
Mahasiswa Pascasarjana Univ. Mercu Buana Jakarta
Dewan Pengurus Nasional Keluarga Kerukunan Pemuda Bone