Perubahan nomenklatur ini dirasakan beberapa daerah sangat berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan jumlah jabatan eselon II hingga eselon IV, serta akan memakan biaya yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan.
Apa yang dirasakan oleh beberapa daerah terhadap pengaruh nomenklatur, tidak sama halnya yang dirasakan pemerintah provinsi Maluku, yang menyambut baik rencana Presiden RI Joko Widodo.
“Saya senang, karena banyak pejabat yang sudah pangkat IV b yang sudah tertahan selama 5-6 tahun bisa kita naikan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut,”ujar Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Sabtu (12/11).
Assagaff memastikan, sebelum bulan Januari 2017, dirinya memastikan sudah akan melakukan pelantikan dan mengisi SKPD yang ditambah, bahkan bisa terjadi roling jabatan.
“Di Maluku nantinya akan ada 24, Dinas PU PU akan terbagi menjadi dua, badan juga banyak menjadi dinas, biro bertambah menjadi sembilan,”ungkapnya.
Ditanya akan terjadi penyesuaian anggaran dalam perubahan nomenklatur, Assagaff menganggap hal tersebut tidak ada masalah, yang penting pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan.
“Satu dinas anggarannya Rp1-3 miliar, kita bagi-bagi, yang penting sasarannya tepat kepada masyarakat,” tandasnya. (MP-7)