"Rencana pembukaan SMAK kelautan dan perikanan ini sudah memasuki tahapan studi kelayakan dan analisis kebutuhan anggaran maupun tenaga pengajar," kata Kepala Bimas Katolik, Kemenag Maluku, Silvester Duarmas di Ambon, Senin (3/10).
Dia mengatakan rencana pembukaan SMAK tersebut dilandasi Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No.60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai payung hukum.
Studi kelayakan serta pengkajian yang dilakukan diharapkan selesai dalam waktu dekat, sehingga pada tahun 2017 SMAK kejuruan tersebut dapat dibuka dan pengelolaannya ditangani langsung oleh Bimas Katholik, Kemenag Maluku.
Dia mengakui, di Maluku saat ini terdapat empat sekolah negeri berbasis agama Katholik yang setara dengan Madrasah Aliyah, tetapi pengelolannya ditangani langsung oleh pihak Gereja Katholik sejak tahun 2012 - 2016 dan tidak dibawahi langsung oleh Kemenag.
"Tetapi berdasarkan Permen Dikbud No.60 tahun 2014, maka Bimas Katholik dapat langsung memintakan ijin operasional ke Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Katolik untuk menangani penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah tersebut," katanya.
Dia menambahkan, rencana pembukaan SMAK Kelautan dan Perikanan Negeri tersebut merupakan salah satu kebutuhan mendesak untuk direalisasi, mengingat kondisi geografis Maluku 93,7 persen wilayahnya merupakan laut dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan bernilai ekonomis di pasaran.
"Seharusnya di Maluku lebih banyak dibuka sekolah menengah kejuruan dengan spesialisasi keilmuannya yakni kelautan dan perikanan, sehingga dapat optimal menghasilkan lulusan berkualitas dan siap pakai," katanya.
Menyangkut lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan SMAK kelautan dan perikanan, Silvester mengatakan dibutuhkan areal seluas 10 hektare dan sedang dikonsultasikan pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota di Maluku.
"Jika ada pemkot atau pemkab yang bersedia SMAK tersebut di bangun di daerahnya, maka tanahnya bisa dihibahkan dan kami akan mengajukan anggaran ganti ruginya ke Kementerian Agama," ujarnya.
Sedangkan menyangkut tenaga pengajar, dia menambahkan, bisa direkrut para sarjana kelautan dan perikanan lulusan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon maupun universitas lainnya di Maluku.
"Banyak sarjana lulusan Unpatti maupun universitas lainnya bisa direkrut sebagai tenaga pengajar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, apalagi sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang kelautan dan perikanan sangat banyak," ujarnya. (MP-4)