Jakarta, Jurnalsulteng.com - Sebelas kabupaten dan kota di Papua akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2017 mendatang.
Sebelas kabupaten dan kota di antaranya, Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabuapaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mappi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patridge Renwarin, mengatakan dari sebelas kabupaten dan kota itu dianggap rawan terjadinya potensi konflik Pilkada. Dia menegaskan bahwa dari 11 kabupaten dan kota ini, tidak ada yang aman.
"Artinya bahwa situasinya rawan satu, rawan dua dan rawan khusus," kata Patridge di Mabes Polri, Jumat (28/10/2016).
Patridge menjelaskan, untuk daerah yang masuk kategori rawan satu terdiri, Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi.
"Potensi konfliknya seperti demo anarki, perusakan kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)," katanya.
Sedangkan, daerah yang masuk rawan dua di Papua yaitu Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Dogiyai. Bisanya, potensi konfliknya sejak awal ada riak-riak yang bakal terjadi konflik.
"Emang dari awal agak panas, ada incumbent yang digugurkan KPU karena tidak memenuhi persyaratan," ujarnya.
Kemudian, daerah yang masuk rawan khusus di antaranya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara. Potensi konfliknya, sering terjadi gangguan kriminal dari kelompok bersenjata di Papua. Namun, hal itu sudah siap diantisipasi oleh personel kepolisian.
"Personel kita sudah ke sana, kita sudah dekati tokoh agama sudah membantu, untuk ikut membantu agar jangan sampai memanfaatkan situasi," ujar Patridge.
Karena itu, demi kelancaran dalam proses pemilihan bupati maka sebanyak lima ribu personel dari Polri dan TNI akan dikerahkan ke masing-masing daerah di Papua yang melaksanakan Pilkada.
"Dari 11 kabupaten dan kota sudah 6 kabupaten termasuk kota yang sudah melakukan nota kesepahaman itu," ujarnya.(***)
Source; VIVA.co.id