“Hampir di semua dinas dan badan program tidak berjalan akibat kekurangan anggaran,”ujar Sihaloho, di Ambon, Selasa (30/8).
Menurutnya, setiap dinas maupun badan mempunyai program prioritas, yang kemudian diusulkan dalam tubuh anggaran. Namun sayangnya, program prioritas yang telah ditetapkan tidak berjalan, disebabkan kekurangan anggaran.
“Dana kita masih terbatas secara keseluruhan, APBN saja tahun ini dipotong banyak, jadi memang kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.
Salah satu badan yang programnya tidak berjalan akibat kekurangan anggaran, yakni Badan Kesbangpolimas Maluku.
Menurut Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F.L. Renwarin, dari semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku yang minim anggaran adalah Badan Kesbangpol Maluku. Terbukti di tahun ini, pagu anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku bagi badan Kesbangpol Maluku hanya Rp. 1.000.000.500.
“Selama ini kita diplot anggaran tidak didasarkan pada program, sehingga sejumlah program yang ditetapkan tidak berjalan,”pungkasnya.
Diungkapkan, ada beberapa program prioritas yang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga tidak bisa dilaksanakan, diantaranya pengawasan orang asing, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan konflik sosial, dan yang paling pemantauan Pilkada.
“Anggaran untuk kegiatan pemantauan Pilkada saja baru diusulkan di APBD-P,”ucapnya.
Mengingat keterbatasan anggaran, dirinya meminta dukungan semua pihak, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk memplot bisa memberikan anggaran lebih, sehingga program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan. (MP-7)