"Walaupun hanya 10 kilogram setiap bulan/RTPM, tetapi ini sangat membantu masyarakat sebab disalurkan secara gratis tidak dipungut biaya," ujarnya di Ambon, Sabtu (8/9).
Artinya, ini dapat mengurangi ibu-ibu ke pasar membeli beras, disamping itu menjaga stabilitas harga, artinya kalau terjadi berebut beli pedagang menaikan harga.
"Tetapi kalau masyarakat sikapnya biasa-biasa saja pasti tidak terjadi gejolak harga, karena itu dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan kita selalu meminta terutama kaum ibu untuk berbelanja biasa saja tidak perlu membeli yang banyak (istilahnya borong), karena hal itu yang selalu pedagang mempergunakan kesempatan untuk menaikan harga jual," ujarnya.
Jadi, kalau berbelanja biasa-biasa saja tidak perlu berlebihan pasti harganya stabil dan stoknya juga terjaga.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera itu sendiri di Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten dan kota rata-rata sudah mencapai sembilan bulan, terhitung sejak Januari hingga September 2018.
"Semuanya berjalan dengan baik, kecuali ada beberapa kecamatan yang hingga kini belum terealisasi akibat cuaca yang kurang mendukung pelaksanaan penyaluran, tetapi rata-rata sudah mencapai 65 persen," ujarnya.
Yang jelas, lanjutnya, kita tetap akan berusaha untuk penyaluran jatah Bansos-Rastra tahun 2018 bisa terealisasi semuanya.
Arif mengatakan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 124,412, dengan jatah beras yang diterima per bulan sebanyak 1,244,120 Kg. (MP-4)