Menurut Tomasoa, pihak BPS sebelumnya selalu menggunakan Merkuri dan Sianida ketika sedang beroperasi di tambang. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah beralih menggunakan Jin Chan karena Produk tersebut diyakini lebih ramah lingkungan ketimbang dua produk zat kimia sebelumnya.
“Keyakinan pihak BPS mengenai kualitas produk Jin Chan yang mereka pakai saat ini, sejalan dengan penjelasan Ahli Kimia Universitas Pattimura (Unpatti) J Male yang mengatakan bahwa produk Jin Chan lebih ramah lingkungan ketimbang Merkuri dan Sianida,” ujarnya di Ambon, Sabtu (22/9).
Dijelaskan Tomasoa, bagaimanapun juga pasti ada dampak lingkungannya, hanya saja Jin Chan lebih ramah lingkungan daripada Merkuri dan Sianida sehingga dipilihlah barang tersebut oleh PT. BPS untuk pengelolaan, meskipun Sianida dan Merkuri dianggap bahan berbahaya tapi jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara profesional oleh para penambang maka dipastikan tak menyebabkan pencemaran.
“Sebenarnya Sianida, jika dilakukan secara profesional, pasti terjadi dampak lingkungan. Hanya saja intensitasnya sangat kecil, karena penggunaannya secara teratur. Bukan seperti yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Tomasoa katakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan pembanding terhadap barang Jin Chan, karena baru didatangkan. Namun berbagai keterangan tulisan melalui literatur, menjelaskan bahwa bahan tersebut ramah lingkungan.
“Meski sudah diakui Jin Chan sedikit ringan zatnya dari pada Sianida, tetapi dalam penggunaannya tetap dipantau, karena ada SOP-Nya. Dimana pemakaiannya harus sesuai,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Maluku Ikram Umasugi dikonfirmasi terpisah menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Buru dan Dinas ESDM Maluku untuk mempelajari ulang, apakah produk Jin Chan benar-benar ramah lingkungan? Dirinya tidak menginginkan efek ramah lingkungan dijadikan alasan untuk mengelabui masyarakat.
“Kalau dikatakan Jin Chan lebih ramah lingkungan dari Merkuri dan Sianida, mereka harus membuktikannya dari sisi mana. Jangan sampai efeknya sama saja. Kalau kedepan yang terjadi kedepan sama seperti sekarang. Maka BPS maupun Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan proses pembodohan kepada publik,” pungkasnya. (MP-9)