Presidium Nasional KPP RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, saat pelantikan mengatakan, perempuan yang termasuk kepengurusan KPP Provinsi Maluku sesuai data statistik parlemen periode ini menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan periode lalu yang lebih banyak dari kepengurusan KPP Provinsi lain.
Setelah resmi dilantik KPP Provinsi Maluku harus berperan aktif menyuarakan kepentingan perempuan di segala bidang serta memperjuangkan hak-haknya, mengingat perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional.
"Saya mengharapkan kepengurusan KPP Provinsi Maluku dapat bersatu dan bergandengan tangan untuk melaksanakan program kerja terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan," harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Elviana Pattiasina yang hadir dalam kesempatan itu menilai kehadiran KPP Provinsi Maluku menjadi perpanjangan tangan, terutama membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kaum perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk melindungi anak-anak perempuan dari ancaman kekerasan.
Sedangkan Ketua KPP Provinsi Maluku, Ayu Hasanusi menegaskan akan memperjuangkan dan melindungi hak-hak kaum perempuan di Provinsi Maluku.
"Kami akan berusaha memperjuangkan harapan dan keinginan semua pihak, terutama melindungi hak-hak kaum perempuan di Provinsi Maluku. Kepengurusan KPP Provinsi Maluku tidak hanya berasal dari anggota DPRD Provinsi Maluku termasuk akademisi," kata Hasanusi yang juga Ketua Badan Kerhormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku. (MP-8)
